Wabah penyakit hewan seringkali jadi ancaman nyata bagi subsektor peternakan bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, baik dari sudut pandang dampak ekonomi penyakit itu sendiri maupun tindakan yang dijalankan untuk mengurangi risiko penyakit. [1] Dampak penyakit hewan tersebut bersifat multi-dimensional dan tidak selalu mudah dipahami dengan baik, sehingga memperumit efektivitas respon kebijakan. [2]
 |
| Sumber: Gomong.com |
Masyarakat miskin terutama di negara berkembang secara tidak proporsional menanggung beban penyakit yang sangat tinggi. Berbagai macam penyakit mulai dari viral, bakterial, jamur, chlamydial, rickettsial dan parasit yang penting secara nasional, regional maupun global berdampak sangat besar terhadap kesehatan dan pengembangan sosio-ekonomi di banyak negara. Penyakit-penyakit menular endemik, termasuk zoonosis, begitu juga penyakit-penyakit baru muncul dan yang lama muncul kembali (emerging and re-emerging diseases) lebih banyak diderita kaum miskin dan populasi yang rentan. [6]
Kemiskinan dan ternak
Selama beberapa dekade terakhir, terjadi perubahan progresif dan substansial dalam pendekatan terhadap berbagai tantangan yang dikaitkan dengan pembangunan. Perubahan dilakukan dengan menyisipkan kebijakan wajib yang ’pro masyarakat miskin’ (pro-poor) dan ’berkelanjutan’ (sustainable) untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apakah perubahan ini suatu prasyarat untuk membuat kemiskinan hanya tinggal sejarah ataukah suatu rintangan tambahan untuk tercapainya pembangunan global yang adil, sekarang ini mungkin terlalu dini untuk dievaluasi. Bagaimanapun kedua perubahan pendekatan tersebut sama-sama menarik dan meyakinkan untuk diterapkan dalam upaya pengentasan kemiskinan. [5]
Pembangunan tidak lagi hanya fokus pada komoditi pertanian (seperti tanaman pangan, ternak, tanaman perkebunan) dan bagaimana cara meningkatkan produktivitasnya, akan tetapi saat ini fokus sudah beralih ke pelaku pembangunan itu sendiri yaitu ’orang’ (people). Berbagai parameter dibuat untuk mengukur tingkat kemiskinan terutama menyangkut perkiraan angka pendapatan atau konsumsi. [5] Unit standar internasional yang digunakan untuk menilai kemiskinan adalah jumlah orang yang pendapatannya kurang dari US $1,25 per hari. Angka ini merupakan hasil perbaikan dari semula US $1 per hari yang ditetapkan pada 2001 lalu setelah mempertimbangkan berbagai garis kemiskinan nasional dan survei harga di sejumlah negara berkembang. [9, 10] Angka inilah yang digunakan dalam pencapaian sasaran pertama Millennium Development Goals (MDGs) yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Target MDG 1 adalah menurunkan proporsi jumlah orang berpendapatan di bawah US $1,25 per hari menjadi setengahnya antara 1990 dan 2015. [5]
Data menunjukkan pada tahun 2007 lalu, sekitar 6 milyar penduduk dunia membutuhkan 21 milyar hewan pangan dan 50 juta ton hewan akuakultur. Pada tahun 2020, permintaan protein hewani utamanya di negara-negara berkembang akan meningkat 50%, dimana akan dibutuhkan lebih dari 30 milyar hewan pangan dan milyaran ton hewan akuakultur yang tidak terhitung jumlahnya. [8]
Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) berupaya membantu negara-negara anggotanya untuk memanfaatkan kesempatan baik dari kontribusi pertumbuhan dan transformasi yang cepat subsektor peternakan dalam mencapai sasaran MDGs. Fokus terutama diberikan kepada pencapaian MDG 1 yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim dan MDG 7 yaitu memastikan terciptanya kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, program-program FAO diarahkan untuk memfasilitasi partisipasi peternak skala kecil terutama di negara berkembang dalam menghadapi iklim persaingan pasar komoditas peternakan yang semakin meningkat, mempertahankan keragaman genetik hewan, dan meminimalkan dampak lingkungan produksi ternak. [7]
Gambar 1 di bawah ini menggambarkan peta kelaparan dunia yang memperlihatkan kelaparan masih terjadi sebagian besar di Afrika dan sebagian kecil di Asia. [8]
Gambar 1: Peta kelaparan (hunger map). Sumber: [8]
Indonesia seperti negara berkembang lainnya masih cukup banyak memiliki penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut laporan Asian Development Bank (ADB), jumlah orang miskin berpendapatan US $1,25 per hari (sesuai unit standar internasional) di Indonesia naik 6,7% per tahun dalam 3 tahun terakhir menjadi 43,07 juta orang. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan parah berjumlah 40,36 juta orang pada 2008, sebelum naik menjadi 44,84 juta orang pada 2009, dan menurun sedikit menjadi 43,07 juta orang pada 2010. Pada 2011, Indonesia mengalami penurunan tingkat kemiskinan sebesar 12,49% pada bulan Maret, kemudian menurun menjadi 12,36% pada bulan September. [12, 13]
ADB menyarankan seharusnya garis kemiskinan ditetapkan dengan tingkat pendapatan US $2 per hari, dan apabila digunakan standar ini maka jumlah orang miskin di Indonesia akan bertambah mencapai 117 juta orang atau sekitar 50,57% dari populasi. [12] Peta jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia bervariasi berdasarkan pulau sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Sebagai contoh, Maluku dan Papua memiliki persentase terbesar penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sekitar 25%, sedangkan Kalimantan memiliki persentase terendah sekitar 7%. Jawa merupakan pulau yang menjadi tempat tinggal penduduk miskin tertinggi yaitu berjumlah 16,74 juta orang, sedangkan pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk miskin terendah yaitu 97 ribu orang. [12, 14]
Gambar 2: Peta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia. Sumber: [14]
Apabila dikaitkan dengan lokasi geografis, maka seringkali pemilik ternak yang miskin berada pada sistim produksi tradisional yang marginal. Di antara peternak subsisten, pemilik ternak yang miskin pada umumnya hanya memiliki akses lahan yang kualitasnya inferior dan kuantitasnya rendah. Bahkan sejumlah besar pemilik ternak yang miskin tidak memiliki lahan sama sekali. [11]
Masyarakat miskin terutama anak-anak dan kaum ibu di negara-negara berkembang tidak mengkomsumsi pangan asal hewan secara memadai. Mengingat ternak menyediakan jalan keluar bagi pengentasan kemiskinan, pemegang kebijakan di banyak negara berkembang perlu mempertimbangkan peran berbeda yang dimainkan ternak untuk mendukung kesejahteraan mereka. [8]
Ternak seringkali merupakan aset non lahan terbesar dikaitkan dengan portofolio rumah tangga pedesaan. Kesejahteraan rumah tangga bisa bergantung kepada banyaknya ternak yang dimiliki dan persoalan yang mungkin dipengaruhinya. Permintaan akan produk-produk ternak yang semakin meningkat pesat di negara-negara berkembang memperkuat nilai ternak sebagai bagian portofolio aset rumah tangga dan potensinya untuk mengurangi kemiskinan. [15] Data menunjukkan bahwa antara lebih dari separuh sampai dua pertiga jumlah penduduk miskin yang hidup di pedesaan di negara-negara berkembang memelihara satu atau lebih jenis ternak (kemungkinan besar juga di Indonesia). [15, 16]
Sistem beternak masyarakat miskin mereflesikan hambatan sumberdaya yang mereka hadapi, meliputi finansial, akses informasi dan pelayanan, serta keterbatasan lahan. Sistem tersebut bergantung juga kepada tujuan memelihara ternak yang beragam, seperti untuk menghasilkan pangan, pendapatan, pupuk, bahan bakar, instrumen finansial, dan peningkatan status sosial. [16]
Dampak penyakit hewan terhadap kemiskinan
Oleh karena keanekaragaman peran ternak bagi kehidupan masyarakat miskin di hampir sebagian besar wilayah negara-negara berkembang, penyakit hewan menjadi suatu hambatan signifikan bagi pengentasan kemiskinan dengan pengaruh atau dampak yang berbeda-beda. Dampaknya bergantung pada seberapa penting masing-masing spesies yang berlainan mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat miskin, baik dalam bentuk keamanan (security), modal finansial dan sosial, alat pembudidayaan seperti pupuk, dan sudah barang tentu dalam menghasilkan pangan bergizi. [17]
Pada dasarnya penyakit hewan mengakibatkan berbagai dampak bio-fisik dan sosio-ekonomi yang luas baik langsung maupun tidak langsung dan bervariasi mulai dari masalah lokal sampai global. Dampak penyakit hewan terhadap rakyat miskin adalah komplek, meliputi dampak langsung dan tidak langsung, punya banyak alur, berlangsung dalam tingkatan berbeda, bergantung kepada jenis penyakitnya atau gejalanya. [17]
Gambar 3 dibawah ini mengilustrasikan dampak berganda penyakit hewan baik terhadap ternak dan dampak lainnya dalam suatu sistem budidaya (farming system). Dampak penyakit terhadap ternak meliputi dampak langsung terhadap produktivitas, biaya pengendalian penyakit dan hambatan manajemen ternak meliputi keterbatasan pilihan spesies dan bibit ternak. Dampak lain dibagi menjadi 3 kategori yaitu pertanian dan produk lainnya, sumberdaya alam dan kesejahteraan manusia. [18]
Gambar 3: Dampak berganda penyakit hewan terhadap ternak, produksi pertanian, sumberdaya alam dan kesejahteraan manusia dalam suatu sistem budidaya. Sumber: [18]
Masyarakat miskin mengalami pendedahan yang tinggi terhadap berbagai macam penyakit hewan. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan kuat dari penyakit-penyakit tersebut (dihubungkan dengan kondisi iklim, ekosistem, pergerakan hewan dan praktek manajemen ternak) dan juga kapasitas yang sangat terbatas dalam mengendalikan penyakit-penyakit tersebut (dipengaruhi faktor-faktor politik, organisasi, finansial atau teknologi). [19]
Pada gilirannya berbagai macam penyakit hewan tersebut menyebabkan masyarakat miskin terdedah lebih lanjut terhadap risiko lingkungan (kekeringan), risiko ekonomi (harga), risiko sosial (marginalisasi) dan juga risiko politik (tidak aman). [19] Dampak penyakit-penyakit endemik terutama terjadi pada tingkat peternak, sedangkan dampak lebih luas terjadi akibat penyakit-penyakit epidemik dimana perdagangan hewan dan produk hewan acapkali terhambat. Kejadian penyakit hewan berdampak bagi peternak miskin dengan cara memarginalkan mereka dari kemungkinan mendapatkan harga pasar yang lebih tinggi bagi ternaknya dan membatasi kapasitas mereka untuk memperoleh nilai tambah perdagangan (value-added trade). [6, 18]
 |
| Sumber: http://www.detik.com/ |
Kategori ini adalah:
• Penyakit-penyakit epidemik seperti highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1, classical swine fever (CSF) yang mempunyai tingkat morbiditas dan mortalitas tinggi, memerlukan biaya program pengendalian dan pemberantasan, serta menyebabkan hambatan perdagangan hewan dan produk hewan.
• Penyakit-penyakit zoonosis seperti HPAI H5N1, anthrax, brucellosis, rabies, leptospirosis, echinococcosis (hydatidosis) yang dampak utamanya bisa kesehatan manusia, bisa kesehatan hewan, atau keduanya. Dampak zoonosis pada kesehatan manusia biasanya lebih besar pada pemelihara ternak yang hidup berdekatan dengan hewannya atau pejagal dan pekerja lainnya yang menangani produk hewan.
• Penyakit-penyakit asal makanan (food borne diseases) dan intoksikasi seperti Escherichia coli, salmonellosis yang berkaitan dengan kondisi higiene yang kurang memadai dalam penanganan produk hewan.
• Penyakit-penyakit endemik seperti Newcastle disease (ND), haemorhagic septicaemia (HS), mastitis, dan penyakit-penyakit parasitik (trypanosomiasis, anaplasmosis, babesiosis, helminthosis seperti fascioliasis, toxocara vitulorum, haemonchosis, coccidiosis) yang berdampak pada pemelihara ternak oleh karena kehilangan produktivitas, memerlukan biaya pengobatan dan/atau biaya pengendalian serta juga dampak tidak langsung lainnya. Bagi peternak miskin, pengaruh penyakit endemik, nutrisi yang buruk dan hambatan produksi ternak lainnya saling berkaitan erat satu sama lain.
Zoonosis dan kemiskinan
Sebagaimana disampaikan diatas, penyakit menular secara tidak proporsional menyerang populasi penduduk miskin dan termarginalkan, sehingga menyebabkan mereka terperangkap dalam suatu siklus tidak sehat dan kemiskinan. Dengan 61% patogen yang menyerang manusia adalah zoonotik dan merepresentasikan 75% dari seluruh patogen baru muncul (emerging pathogens) dalam dekade terakhir, maka untuk kebijakan kesehatan masyarakat yang efektif perlu dikenali pentingnya interaksi antara orang dan hewan. [20, 21, 22]
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan kecuali zoonosis yang baru muncul seperti SARS dan HPAI H5N1, kebanyakan zoonosis lainnya tidak diprioritaskan oleh sistem kesehatan di tingkat nasional dan internasional sehingga disebut sebagai ’penyakit-penyakit zoonosis yang terabaikan’ (neglected zoonotic diseases). [22]
 |
| Sumber: ecosocrights.blogspot.com |
Di satu sisi tumbuh kesadaran tentang pentingnya prioritas pengendalian penyakit-penyakit menular tropis (seperti malaria, dengue) dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pencapaian MDGs, akan tetapi di sisi lain sebagian besar zoonosis endemik tetap terabaikan baik oleh sistem kesehatan maupun sistem kesehatan hewan meskipun menyebabkan dampak kesehatan yang substansial. Sebaliknya dengan zoonosis dengan potensi pandemik seperti avian atau swine influenza dan SARS, komunitas internasional telah memberikan respon penuh semangat dengan komitmen sumberdaya, yang sesungguhnya hanya merefleksikan kepedulian terhadap potensi konsekuensinya bagi negara-negara kaya (high-income countries). [20]
Banyak zoonosis endemik yang memiliki dampak rangkap terhadap kesehatan manusia dan produksi ternak. Populasi manusia yang bergantung kepada ternak bukan hanya paling besar kemungkinannya menerima risiko langsung dari zoonosis, tetapi juga paling rentan terhadap dampak tidak langsung bagi kesehatan akibat penurunan produksi ternak. Dampak tidak langsung yang mempengaruhi kesejahteraan manusia dan ketahanan pangan, sehingga pada gilirannya akan memperparah siklus kemiskinan di banyak negara berkembang.
Di estimasi di seluruh dunia lebih dari 600 juta orang secara global bergantung kepada ternak dan merepresentasikan 70% populasi di wilayah-wilayah paling marginal. Masyarakat miskin secara khas terisolasi dari proses-proses politik, komunikasi, pendidikan dan pelayanan kesehatan, yang disebabkan oleh faktor-faktor geografi, ekonomi dan sosial budaya yang memperburuk masalah-masalah menyangkut rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. [20]
Di antara penyakit-penyakit menular, zoonosis yang terabaikan dapat digunakan sebagai indikator tingkat pembangunan sosio-ekonomi dan merasuki wilayah-wilayah atau negara-negara dimana produk nasional bruto-nya (PNB) rendah atau dimana distribusi pendapatan masyarakatnya terdiversifikasi sangat lebar. Keberadaan zoonosis yang terabaikan akan terhenti seiring dengan kenaikan PNB dan distribusi pendapatan yang lebih merata. [6]
 |
| Sumber: solopos.com |
Jumlah zoonosis yang terabaikan cukup banyak di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Diantaranya anthrax, bovine tuberculosis dan brucellosis yang digolongkan ke dalam penyakit yang dikaitkan dengan pekerjaan (occupational diseases). Masyarakat miskin juga peka terhadap penyakit yang dikaitkan dengan konsumsi produk ternak dan berisiko terhadap zoonosis seperti cycticercosis, echinococcosis, penyakit-penyakit parasit lainnya dan penyakit-penyakit yang ditularkan lewat makanan (food borne diseases). Zoonosis yang terabaikan lainnya adalah rabies yang kasusnya 30%-50% terjadi pada anak-anak di bawah umur 15 tahun. [23, 24]
Berhasilkah pengendalian penyakit?
Sulit untuk menjawab pertanyaan diatas melihat situasi yang ada saat ini. Kebanyakan perkembangan sistem kesehatan hewan nasional (siskeswannas) di negara berkembang di Afrika dan Asia [27] termasuk juga Indonesia semakin memburuk dalam 20 tahun terakhir. Sejak 1990-an, pemerintah Indonesia tidak lagi menyediakan anggaran untuk pengendalian penyakit-penyakit endemik (seperti ND, HS, mastitis, dan penyakit-penyakit parasitik), karena faktor eksternalitasnya yang rendah dan arah kebijakan pemerintah yang mendorong masyarakat mengambil peran lebih besar dalam membiayai sendiri penyakit-penyakit terkait produksi ternak (productive diseases). Begitu juga pemerintah tidak lagi sepenuhnya menyediakan pelayanan kesehatan hewan bagi masyarakat di pedesaan, oleh karena prioritasnya yang rendah di mata pemerintah daerah dan alokasi anggaran lebih banyak diperuntukkan untuk bidang-bidang lain yang terutama lebih menarik secara politis.
 |
| Sumber: harianyogya.com |
Di negara yang dianggap demokratis seperti Indonesia, memang tidak dapat dihindari dimana para politisi berupaya keras untuk senantiasa menyenangkan konstituennya. Kepedulian publik terhadap penyakit sesungguhnya mempunyai pengaruh besar terhadap prioritas yang ditentukan oleh para politisi pembuat kebijakan yang punya otoritas mengendalikan anggaran pemerintah. Sayangnya, masyarakat atau konsumen acapkali berada pada posisi yang lemah bahkan kurang mampu untuk menilai dan mengekspresikan dampak yang sebenarnya dari penyakit hewan. Tingkat kepedulian mereka juga tidak berkaitan secara spesifik dengan dampak yang sebenarnya tersebut.
Penyakit yang menimbulkan kepanikan dan keresahan masyarakat karena banyak nyawa manusia yang hilang, penyakit yang mendapatkan liputan atau publikasi media yang luas, penyakit yang secara politis dianggap jadi refleksi kegagalan pemerintah, atau penyakit yang kebetulan menjangkiti orang terkenal akan mendapat perhatian yang lebih besar dan bahkan berpotensi untuk diprioritaskan, dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang dianggap sudah biasa terjadi, sifat pengendaliannya sukarela dan dampaknya tidak fatal yang umumnya kurang diperhitungkan.
Begitu juga sulit untuk menjawab pertanyaan tentang keberhasilan pengendalian penyakit pada situasi saat ini dimana tindakan untuk mengawal kesehatan manusia dan untuk mengendalikan penyakit pada hewan guna mencegah penularan penyakit yang berasal dari hewan atau zoonosis seringkali masih berjarak sangat jauh atau terpisah satu sama lain. Padahal realitanya keuntungan ganda dapat diperoleh bagi ke-dua sektor: kesehatan hewan dan kesehatan manusia apabila investasi dilakukan pada pengendalian penyakit yang terintegrasi dan terkoordinasi.
Mengingat faktanya zoonosis yang terabaikan berasal dari hewan, maka seharusnya strategi pencegahan atau pengendalian penyakit fokus pada intervensi yang menargetkan ’reservoir’ hewan. Intervensi tersebut harus dikombinasikan dengan kerjasama dan kemitraan yang erat antara dokter hewan, dokter dan profesi keilmuan terkait lainnya di institusi pemerintahan yang akan menghela ke arah pelaksanaan tindakan pengendalian dan pemberantasan yang lebih efektif untuk perlindungan serta promosi kesehatan manusia dan hewan. [26]
Dengan pengendalian zoonosis yang efektif, maka ada banyak kesempatan untuk menyelamatkan jiwa manusia dan sekaligus memastikan kesejahteraan hidup mereka. Dengan pengendalian zoonosis yang efektif berarti juga akan mengurangi beban penyakit, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan suplai pangan bagi sejumlah besar masyarakat miskin di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia dan pada gilirannya berkontribusi terhadap pencapaian MDGs. [25]
’ONE HEALTH’ (SATU KESEHATAN) menjadi suatu spirit baru di abad 21 meskipun kaitan antara kesehatan hewan dan kesejahteraan manusia sudah diketahui sejak berabad-abad lamanya. ’One health’ menghubungkan kesehatan hewan dan manusia secara bersama-sama dengan ekosistem dimana kita hidup. Penerapan pendekatan ’one health’ yang sukses akan memiliki dampak terhadap pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan ketahanan pangan, terutama di negara-negara berkembang melalui pengendalian zoonosis yang terabaikan secara terintegrasi dan terkoordinasi. Meskipun pada kenyataannya masih banyak dijumpai tantangan-tantangan dalam tataran implementasi praktis dari pendekatan ini. [26]
 |
| Sumber: mediaindonesia.com |
Faktor-faktor penting yang mempengaruhi kelayakan pengendalian penyakit perlu diteliti secara mendalam. Sudah jelas pengendalian penyakit akan menjadi lebih sulit apabila organisme penyebab penyakit menyebar luas pada sejumlah hospes dan hampir tidak mungkin dilakukan apabila organisme menyebar luas pada populasi satwa liar. Pengendalian hanya mungkin dilakukan apabila hewan terinfeksi dapat dibedakan dari hewan tidak terinfeksi serta keberadaan status hewan ’carrier’ dan infeksi kronis atau subklinis tidak menjadi halangan bagi pengendalian penyakit.
Pengendalian penyakit membutuhkan adanya intervensi yang efektif dan praktis. Intervensi tersebut bisa meliputi vaksin atau pencegahan primer lainnya, pengobatan kuratif atau sejumlah cara untuk mengeliminasi vektor. Idealnya suatu intervensi haruslah efektif, aman, tidak mahal, tahan lama, dan mudah diaplikasikan. Disamping faktor-faktor yang berkaitan dengan kelayakan teknis seperti disebutkan diatas, pengendalian penyakit harus juga secara ekonomis menguntungkan dan dapat dukungan secara politis. [5]
Analisis ke depan
Mempertimbangkan apa yang diuraikan diatas, maka sudah seharusnya menjadi dorongan bagi pemerintah ditambah masukan dari para ahli untuk lebih menargetkan pengendalian penyakit dengan memahami keterkaitan antara hewan/ternak dan kemiskinan. Analisis ke depan sepenuhnya harus dilakukan dengan cara mengeksplorasi seluas-luasnya kompleksitas dan keanekaragaman keterkaitan antara hewan, penyakit hewan, zoonosis, pengendalian penyakit dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan.
Keberlanjutan pembangunan ’pro masyarakat miskin’ menjadi sangat relevan untuk terus dipertahankan dan diterapkan juga pada program pengendalian penyakit hewan dengan argumentasi bahwa untuk efektivitas program bukan hanya diperlukan perbaikan strategi, akan tetapi juga suatu siskeswannas yang memiliki anggaran lebih memadai dan dijalankan dengan cara-cara pemerintahan yang baik (good governance).
Begitu juga menjadi dorongan bagi pemerintah dengan dukungan masyarakat untuk lebih memberikan perhatian pada penanggulangan zonoosis yang terabaikan berdasarkan pertimbangan moral, hak azasi manusia, dampak ekonomi, kesehatan global serta pengurangan rasa sakit dan penderitaan baik pada manusia maupun hewan. [23] Oleh karenanya berbagai cara perlu dilakukan untuk meningkatkan profil zoonosis yang terabaikan baik dengan penggalangan secara internasional maupun antar negara-negara tertular. [25]
Disamping itu banyak hal yang perlu dilakukan ke depan dalam upaya mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pendekatan kesehatan hewan dan kesehatan manusia. Para ahli mengatakan bahwa upaya tersebut harus dilakukan dengan promosi terus menerus konsep ’one health’ dalam penanganan masalah kesehatan baik pada manusia dan hewan miliknya, hewan domestik lainnya dan hewan liar. Begitu juga dalam mengoleksi data secara sistematis mengenai insidensi berbagai zoonosis yang terabaikan didukung studi yang bisa mengestimasi dampak rangkap bagi orang dan hewan, mengkuantifikasi situasi penyakit yang sebenarnya serta mengidentifikasi komunitas dan kelompok berisiko. Satu hal penting lainnya adalah investasi pengembangan alat baru yang diperlukan untuk pengendalian penyakit, terutama di bidang diagnostik. [25]
Referensi:
1. Perry B.D. and Randolph T.F. (2003). The economics of foot and mouth disease, its control and its eradication. In: Bodet B. and Vicari M. (Eds.), Foot and Mouth Disease Control Strategies, Elsevier, Paris, pp. 23-41.
2. Rich K.M. and Perry B.D. (2011). The economic and poverty impacts of animal diseases in developing countries: New roles, new demands for economics and epidemiology. Preventive Veterinary Medicine 101: 133-147. doi.10.1016/j.prevetmed.2010.08.002.
3. Perry B.D. and Rich K.M. (2007). The poverty impacts of foot and mouth disease and the poverty reduction implications of its control. Vet. Rec. 160:238-241.
4. Randolph T.F., Schelling E., Grace D., Nicholson C.F., Leroy J.L., Cole D.C., Demment M.W., Omore A., Zinsstag J., and Ruel M. (2007). Role of livestock in human nutrition and health for poverty reduction in developing countries. J. Anim. Sci. 85: 2788-2800.
5. Perry B.D. and Grace D. (2009). The impacts of livestock diseases and their control on growth and development processes that are pro-poor. Philos. Trans. R. Soc. B 364:2643-2655.
6. Siemenis A. (2012). Zoonoses and poverty – a long road to the alleviation of suffering. Veterinaria Italiana, 48(1): 5-13.
7. http://www.fao.org/ag/againfo/home/en/mission.htm
8. Lubroth J. and Newman S. (2011). Veterinary Medicine, Animal Health, Food Security, and the Millennium Development Goals. Presentation at the World Veterinary Congress 2011, Cape Town, South Africa, 11-14 October 2011.
9. Chen S. and Ravallion M. (2001). How did the world’s poor fare in the 1990’s? Rev. Inc. Wealth 47: 283-300. doi:10.1111/1475-4991.00018.
10. Chen S. and Ravallion M. (2008). The developing world is poorer than we thought, but no less successful in the fight against poverty. Washington , DC: World Bank.
11. Heffernan C. (2002). Livestock disease prioritisation: listening to the voices of the poor. http://www.dfid.gov.uk/R4D/PDF/Outputs/AnimalHealth/R8213_Livestock_disease_prioritisation.pdf
12. http://www.thejakartapost.com/news/2012/02/13/beyond-statistics-poverty.html
13. http://www.thejakartaglobe.com/home/real-poverty-is-actually-decreasing-overall-adb/475431
14. http://www.foodsecurityatlas.org/idn/country/fsva-2009-peta-ketahanan-dan-kerentanan-pangan-indonesia/bab-3-akses-terhadap-pangan-dan-penghidupan
15. The World Bank (2008). Laporan Pembangunan Dunia 2008 (World Development Report 2008). Pertanian untuk Pembangunan. Penerbit Salemba Empat. Jakarta 12160. ISBN 978-979-691-455-5.
16. Randolph T.F., Schelling E., Grace D., Nicholson C.F., Leroy J.L., Cole D.C., Demment M.W., Omore A., Zinsstag J., and Ruel M. (2007). Invited Review: Role of livestock in human nutrition and health for poverty reduction in developing countries. J. Anim. Sci., 85:2788-2800.
17. Perry B.D., Randolph T.F., McDermott J.J., and Sones K.R. (2003). Pathways out of poverty: a novel typology of animal diseases and their impacts. Proceedings of the 10th International Symposium on Veterinary Epidemiology and Economics, 2003. Available at www.sciquest.org.nz.
18. FAO (2002). Improved animal health for poverty reduction and sustainable livelihoods. FAO Animal Production and Health Paper 153. ISBN 92-5-104757-X. http://www.smallstock.info/reference/FAO/005/y3542e/Y3542e.pdf
19. Le Gall F. and Leboucq N. (2002). The Role of animal disease control in poverty reduction, food safety, market acess and food security in Africa. http://www.oie.int/doc/ged/D2959.PDF
20. Molyneux D., Hallaj Z., Keusch G.T., McManus D.P., Ngowi H., Cleaveland S., Ramoz-Jimenez P., Gotuzzo E., Kar K., Sanchez A., Garba A., Carabin H., Bassili A., Chaignat C.L., Meslin F-X, Abushama H.M., Willingham A.L., and Kioy D. (2011). Short Report. Zoonoses and marginalized infectious diseases of poverty: Where do we stand? Parasites & Vectors 4:106
21. WHO (2006). The Control of Neglected Zoonotic Diseases: A route to poverty alleviation. Geneva.
22. http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/zoonoses/en/index.html
23. King L. (2011). Neglected Zoonotic Diseases. In: The Causes and Impacts of Neglected Tropical and Zoonotic Diseases: Opportunities for Integrated Strategies. National Academy of Science. A13, pp. 342-346.
24. Ehizibolo D.O., Ehizibolo P.O., Ehizibolo E.E., Sugun M.Y., and Idachaba S.E. (2011). The Control of Neglected Zoonotic Diseases in Nigeria through Animal Intervention. Afr. J. Biomed. Res. 14:81-88.
25. WHO (2006). The Control of Neglected Zoonotic Diseases. A route to poverty alleviation. Report of a Joint WHO/DFID-AHP Meeting with the participation of FAO and OIE, Geneva, 21-23 September 2005. WHO/SDE/FOS/2006.1.
26. Okello A.L., Gibbs E.P.J., Vandersmissen A., and Welburn S.C. (2011). Review. One Health and the neglected zoonoses: turning rhetoric into reality. Veterinary Record 169:281-285. doi:10.1136/vr.d5378.
27. http://pdf.wri.org/mapping_a_better_future_livestock_disease.pdf
*) Penulis bekerja di Food and Agriculture Organization of the United Nations di Vientiane, Laos
0 Komentar:
Posting Komentar